Strategi Pengawasan Efektif terhadap Pelaksanaan APBD Lombok Utara sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Pengawasan yang baik dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana.
Menurut Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, “Pengawasan yang efektif adalah kunci keberhasilan dalam pelaksanaan APBD. Tanpa pengawasan yang ketat, risiko korupsi dan penyelewengan anggaran akan meningkat.” Hal ini menegaskan pentingnya peran lembaga pengawasan seperti BPK dan BPKP dalam memantau pengelolaan APBD di daerah.
Salah satu strategi pengawasan yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan audit secara terprogram dan berkala terhadap penggunaan anggaran. Menurut Rully Akbar, seorang pakar pengelolaan keuangan daerah, “Audit yang dilakukan secara rutin dapat meminimalisir risiko penyelewengan anggaran serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.”
Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam pengawasan APBD. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dapat terjamin. Hal ini sejalan dengan pendapat Yose Rizal Damuri, ekonom senior dari Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa “Partisipasi masyarakat adalah kunci dalam memastikan bahwa APBD digunakan untuk kepentingan publik.”
Dalam konteks Lombok Utara, Bupati Agus Suhartono menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan strategi pengawasan yang efektif terhadap APBD. “Kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Lombok Utara,” ujarnya.
Dengan menerapkan strategi pengawasan efektif, diharapkan pelaksanaan APBD di Lombok Utara dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga. Kesadaran akan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran harus terus ditingkatkan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.