Penyalahgunaan anggaran merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Lombok Utara. Hal ini dapat berdampak buruk pada pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Oleh karena itu, tindakan preventif sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran di daerah ini.
Menurut Bupati Lombok Utara, tindakan preventif harus dilakukan secara sistematis dan terencana. “Kita harus memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran di daerah kita,” ujarnya.
Salah satu tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan audit secara berkala terhadap penggunaan anggaran. Dengan melakukan audit, kita dapat mengetahui dengan jelas penggunaan anggaran tersebut apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.
Selain itu, pelatihan dan sosialisasi kepada para pejabat terkait juga merupakan hal yang penting dalam mencegah penyalahgunaan anggaran. Dengan peningkatan pemahaman tentang tata cara pengelolaan anggaran, diharapkan para pejabat dapat lebih bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran tersebut.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, tindakan preventif juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. “Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan anggaran dengan mengawasi dan melaporkan jika terjadi indikasi penyalahgunaan anggaran,” katanya.
Dengan adanya tindakan preventif yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan penyalahgunaan anggaran di Lombok Utara dapat diminimalisir. Sehingga pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.