Mengatasi potensi penyimpangan anggaran di Lombok Utara memang bukan perkara mudah. Namun, dengan langkah-langkah efektif yang tepat, masalah ini dapat diatasi dengan baik.
Menurut Bapak Ali, seorang pakar keuangan daerah, potensi penyimpangan anggaran dapat terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran agar terhindar dari potensi penyimpangan,” ujarnya.
Salah satu langkah efektif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibu Nurul, seorang aktivis anti korupsi di Lombok Utara. Menurutnya, “Masyarakat sebagai pemegang kepentingan harus aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah agar terhindar dari potensi penyimpangan.”
Selain itu, penting pula bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap penggunaan anggaran. Hal ini agar dapat segera mendeteksi potensi penyimpangan anggaran sebelum menjadi masalah yang lebih besar.
Tak hanya itu, pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi para pejabat terkait dalam pengelolaan keuangan juga sangat penting. Dengan peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, diharapkan potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalisir.
Dengan melakukan langkah-langkah efektif seperti yang telah disebutkan di atas, diharapkan potensi penyimpangan anggaran di Lombok Utara dapat diminimalisir secara signifikan. Sehingga penggunaan anggaran dapat lebih efisien dan tepat sasaran untuk kemajuan daerah.