Korupsi merupakan masalah serius yang masih menjadi perhatian utama di Indonesia, termasuk di daerah Lombok Utara. Peran masyarakat dalam pengawasan terhadap korupsi di Lombok Utara sangat penting untuk meminimalisir praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Peran masyarakat dalam pengawasan terhadap korupsi sangat vital karena mereka merupakan mata dan telinga yang dapat mengawasi tindakan koruptif yang dilakukan oleh para pejabat atau oknum yang tidak bertanggung jawab.”
Dalam upaya pencegahan korupsi, masyarakat perlu aktif melaporkan setiap indikasi praktik korupsi yang mereka temui. Hal ini sesuai dengan pendapat Teten Masduki, mantan Kepala Staf Kepresidenan, yang mengatakan, “Masyarakat adalah garda terdepan dalam memerangi korupsi. Mereka harus berani bersuara dan melaporkan setiap tindakan koruptif yang mereka ketahui.”
Selain melaporkan kasus korupsi, masyarakat juga dapat turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran publik untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan pernyataan Roy Suryo, politisi dan aktivis anti-korupsi, yang menegaskan, “Masyarakat harus proaktif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang merugikan masyarakat.”
Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya pencegahan korupsi juga perlu terus ditingkatkan di masyarakat. Menurut Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan, “Pendidikan anti-korupsi harus dimulai sejak dini agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan bahaya korupsi dan siap untuk bertindak melawannya.”
Dengan demikian, peran masyarakat dalam pengawasan terhadap korupsi di Lombok Utara sangat krusial untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalisir dan masyarakat dapat menikmati pembangunan yang adil dan berkelanjutan.