Tantangan dalam pengawasan pelaksanaan APBD Lombok Utara memang tidak bisa dianggap remeh. Sebagai daerah yang sedang berkembang, Lombok Utara memiliki berbagai kendala dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun.
Salah satu tantangan utama dalam pengawasan APBD Lombok Utara adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Bambang Suhendro, seorang pakar keuangan daerah, “Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang baik, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD akan sulit dilakukan.”
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi hambatan dalam pengawasan APBD Lombok Utara. Menurut data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lombok Utara masih kekurangan auditor yang berkualitas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lombok Utara, I Made Sudarma, menyatakan, “Kami terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.”
Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam pengawasan APBD Lombok Utara. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, “Masyarakat harus aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan dan korupsi.”
Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan APBD Lombok Utara berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.