Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik Lombok Utara menjadi sorotan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bambang Widjojanto, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam menjaga integritas dan keberlanjutan pengelolaan keuangan publik.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini terbukti dengan adopsi sistem informasi keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan publik secara transparan.
Menurut I Wayan Candra, Kepala Dinas Keuangan Lombok Utara, “Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.”
Namun, tantangan masih terus ada dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Suratman, seorang pakar keuangan publik, “Diperlukan kerja keras dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait untuk memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas benar-benar terwujud dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan publik.”
Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik Lombok Utara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan pengelolaan keuangan publik dapat lebih efektif dan efisien.
Dengan terus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, diharapkan Kabupaten Lombok Utara dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mewujudkan good governance. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan publik akan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.