Inovasi dalam tata kelola keuangan daerah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, terutama dalam konteks kasus Lombok Utara. Menurut Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas, inovasi dalam tata kelola keuangan daerah dapat memperbaiki efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan publik.
Dalam konteks Lombok Utara, inovasi dalam tata kelola keuangan daerah sangat diperlukan mengingat kondisi geografis dan ekonomi daerah tersebut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Lombok Utara merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Indonesia.
Salah satu inovasi yang dapat diterapkan dalam tata kelola keuangan daerah Lombok Utara adalah penggunaan teknologi informasi. Menurut Ahli Ekonomi Publik, Dr. Budi Prasetyo, penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat juga merupakan kunci dalam menerapkan inovasi dalam tata kelola keuangan daerah. Menurut Bambang P.S. Brodjonegoro, “Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat menciptakan sinergi positif dalam pengelolaan keuangan daerah.”
Dengan menerapkan inovasi dalam tata kelola keuangan daerah, diharapkan Lombok Utara dapat mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi. Inovasi merupakan kunci untuk menciptakan perubahan positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Semoga dengan adanya inovasi dalam tata kelola keuangan daerah, Lombok Utara dapat menuju ke arah yang lebih baik.