Pemeriksaan pelaksanaan APBD Lombok Utara merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, seringkali ditemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan APBD yang membutuhkan langkah-langkah perbaikan agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Salah satu langkah perbaikan yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan pelaksanaan APBD Lombok Utara adalah dengan meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPRD, dan pemerintah daerah. Menurut Dr. M. Syahril Baco, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara, “Koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait sangat penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan pelaksanaan APBD dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif.”
Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD. Menurut Ir. H. M. Usman, Kepala BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat, “Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melakukan pemeriksaan terhadap APBD, agar dapat menemukan potensi-potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.”
Langkah perbaikan lainnya adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan APBD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh auditor dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Prof. Dr. H. M. Taufikurrahman, pakar keuangan daerah, menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam pemeriksaan pelaksanaan APBD, “Tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang baik, rekomendasi dari pemeriksaan tersebut tidak akan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah.”
Dengan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pemeriksaan pelaksanaan APBD Lombok Utara, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih transparan dan akuntabel. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.