Peran masyarakat dalam memantau pelaporan anggaran di Lombok Utara memegang peranan yang sangat penting dalam mengawasi penggunaan dana publik yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga agar anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, risiko korupsi dalam pengelolaan anggaran sangat tinggi. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam memantau pelaporan anggaran sangat penting untuk mencegah praktik korupsi.”
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga telah memberikan dukungan penuh terhadap keterlibatan masyarakat dalam memantau pelaporan anggaran. Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, menyatakan, “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan penggunaan anggaran demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.”
Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pengawasan anggaran karena merekalah yang paling merasakan dampak langsung dari penggunaan dana publik tersebut. Dengan partisipasi masyarakat yang aktif, penyalahgunaan anggaran dapat dicegah sejak dini dan penggunaan dana publik menjadi lebih efektif dan efisien.
Peran masyarakat dalam memantau pelaporan anggaran di Lombok Utara juga didorong oleh adanya regulasi yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk meminta informasi terkait penggunaan anggaran publik.
Dengan demikian, peran masyarakat dalam memantau pelaporan anggaran di Lombok Utara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan hak dan kewajiban bersama dalam menjaga keuangan negara. Mari bersama-sama kita awasi penggunaan anggaran publik untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel demi kesejahteraan bersama.