Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelamatkan keuangan daerah, termasuk di Lombok Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, daerah ini mengalami berbagai masalah terkait keuangan yang memerlukan intervensi yang serius.
Menurut Kepala BPK, Agung Firman Sampurna, “Tanggung jawab BPK bukan hanya sebatas melakukan pemeriksaan, tetapi juga memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki kebijakan keuangan daerah yang bermasalah.” Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar di masa depan.
Salah satu contoh kebijakan yang perlu diperbaiki adalah manajemen keuangan yang kurang transparan dan akuntabel. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salam, “Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang baik, risiko korupsi dan pemborosan akan semakin tinggi.”
BPK juga perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap pengelolaan keuangan. “Kerja sama antara BPK dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan keuangan daerah dapat terjaga dengan baik,” ujar Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lombok Utara, Budi Santoso.
Selain itu, BPK juga perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, “Peningkatan kapasitas SDM BPK sangat penting agar mereka dapat memberikan pemeriksaan yang lebih mendalam dan akurat.”
Dengan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, BPK diharapkan dapat membantu menyelamatkan keuangan daerah Lombok Utara dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar di masa depan. Semua pihak perlu bekerja sama dan mendukung upaya BPK dalam menjalankan tugasnya demi kebaikan bersama.