Pemerintah Lombok Utara baru-baru ini bertindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat ini sangat diapresiasi oleh masyarakat setempat.
Menurut Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, “Rekomendasi yang diberikan oleh BPK adalah sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.”
Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Lombok Utara adalah meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana dan memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pembenahan terhadap sistem pelaporan keuangan daerah. Dengan adanya sistem pelaporan yang transparan dan akurat, diharapkan dapat memudahkan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap keuangan daerah.
Menanggapi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Lombok Utara, Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, mengatakan, “Kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara.”
Dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Lombok Utara, diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat pun diharapkan dapat merasakan manfaat dari upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.