Pengawasan internal merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah Lombok Utara. Tanpa adanya strategi efektif dalam pengawasan internal, potensi kerugian dan penyelewengan dalam pengelolaan sumber daya publik bisa terjadi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal guna menjaga kelancaran pembangunan di daerah ini.
Menurut Bambang Suhendro, seorang pakar pengawasan internal, strategi efektif pengawasan internal harus mencakup beberapa aspek penting, seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi. “Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik akan memudahkan proses pengawasan internal. Selain itu, akuntabilitas yang tinggi dari para pihak terkait juga diperlukan untuk menghindari potensi penyelewengan,” ujarnya.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di daerah ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Antonius Tanan, seorang ahli tata kelola pemerintahan, yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan BPKP dalam melakukan pengawasan internal. “Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan BPKP akan memperkuat mekanisme pengawasan internal dan meminimalisir potensi risiko,” tuturnya.
Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan internal juga merupakan strategi yang efektif. Menurut Maria Dewi, seorang aktivis anti korupsi, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik akan memberikan tekanan positif bagi para pengambil keputusan. “Masyarakat sebagai pemegang kepentingan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah ini. Dengan melibatkan mereka dalam proses pengawasan internal, kita dapat mencegah potensi penyelewengan dan memastikan penggunaan dana publik yang efektif,” katanya.
Dengan menerapkan strategi efektif pengawasan internal di Lombok Utara, diharapkan pembangunan di daerah ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat. Semua pihak, baik pemerintah daerah, BPKP, maupun masyarakat, perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pengawasan internal yang sehat dan profesional guna mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.