Skandal penyalahgunaan dana desa di Lombok Utara kembali mencuat ke permukaan belakangan ini. Kabar tentang penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan aturan dan tujuan awalnya telah mengejutkan masyarakat setempat.
Menurut Bambang, seorang warga Lombok Utara, “Ini sungguh memprihatinkan. Dana desa seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.”
Berdasarkan laporan dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Lombok Utara, skandal penyalahgunaan dana desa ini melibatkan sejumlah kepala desa dan perangkat desa lainnya. Mereka diduga menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi atau proyek yang tidak jelas.
Menurut Dwi Prasetyo, seorang pakar hukum administrasi negara, “Penyalahgunaan dana desa merupakan tindakan yang merugikan masyarakat secara luas. Pemerintah harus bertindak tegas untuk menyelesaikan kasus ini dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku.”
Pemerintah daerah pun telah berjanji untuk mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas para pelaku penyalahgunaan dana desa. Bupati Lombok Utara, Ahmad Zaini, menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap seluruh kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan.
Skandal penyalahgunaan dana desa di Lombok Utara menunjukkan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Masyarakat diharapkan turut aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan banyak pihak.